membaca ulang arsitektur ekonomi warga
Dari Koperasi Raksasa ke Kelompok Kecil: Membaca Ulang Arsitektur Ekonomi Warga
Mengapa model hybrid BUMDes–Koperasi Desa yang terdengar megah justru menyimpan cacat tata kelola, dan mengapa kelompok usaha kecil berbasis federasi lebih layak dijadikan fondasi.
Selama beberapa tahun terakhir, diskursus pembangunan ekonomi desa dan kelurahan didominasi oleh satu narasi besar: integrasi. BUMDes digabungkan dengan Koperasi Desa Merah Putih, ditambah ekonomi kreatif, ditambah Community Wealth Building, ditambah jalur graduasi sosial. Semua diikat dalam satu payung yang terdengar elegan: solusi optimal.
Narasi ini menarik. Ia menawarkan gambaran utuh, terkoordinasi, dan seolah menyelesaikan semua masalah sekaligus. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara serius: apakah arsitektur sebesar ini benar-benar bisa berdiri di atas fondasi kelembagaan yang ada?
Artikel ini adalah upaya menjawab pertanyaan itu secara jujur. Bukan untuk membela satu kubu, melainkan untuk membaca ulang apa yang sebenarnya kita hadapi.
1. Janji Model Hybrid Besar
Gagasan mengikat BUMDes, Koperasi Desa, social enterprise, dan CWB dalam satu ekosistem tidak lahir dari kehampaan. Ia memiliki dasar teoritis yang valid.
Literatur co-opetition menunjukkan bahwa dua entitas yang tampak bersaing sebenarnya bisa saling melengkapi jika peran difungsikan secara jelas: BUMDes sebagai pemilik aset dan penjamin modal, Koperasi sebagai basis keanggotaan dan distribusi. Dalam kerangka hybrid organizing, penggabungan logika pasar dan logika sosial memang terbukti meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi krisis.
Efek pengganda dari Community Wealth Building juga bukan mitos. Studi di Lancashire, Inggris, menunjukkan bahwa setiap £1 juta yang dibelanjakan pada sektor kreatif lokal menghasilkan tambahan £1,47 juta bagi ekonomi daerah. Angka ini nyata dan terukur.
Jadi, secara konseptual, gagasan hybrid besar tidak salah. Ia bahkan ambisius dan berani.
2. Cacat Tata Kelola yang Tidak Bisa Diabaikan
Masalahnya bukan pada konsep, melainkan pada implementasi. Dan di sinilah seluruh bangunan itu mulai retak.
a. Legitimasi pengurus yang kabur
Dalam praktik pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP), banyak laporan lapangan menunjukkan bahwa pengurus tidak dipilih melalui pemilihan terbuka. Mereka "dipanggil dan ditawari" oleh pihak kelurahan. Seorang lurah di Kuranji mengakui sendiri: "Lebih ke dipanggil dan ditawari."
Ini melanggar prinsip paling dasar koperasi: kontrol oleh anggota. Jika pengurus tidak memperoleh mandat dari anggota, kepada siapa mereka bertanggung jawab? Kepada lurah yang menunjuk mereka, atau kepada anggota yang seharusnya mereka layani?
b. Pengawas ex officio yang bermasalah secara prinsip
Regulasi menempatkan lurah dan kepala desa sebagai Ketua Pengawas ex officio. Masalahnya, lurah adalah ASN yang ditunjuk oleh walikota—bukan anggota koperasi, dan tidak dipilih oleh anggota. Menempatkan pejabat birokrasi sebagai pengawas internal koperasi menciptakan asimetri tanggung jawab: tanggung jawab hukum penuh, tetapi kewenangan terbatas, dan legitimasi tidak ada.
Pengurus KKMP di Tarakan menyuarakan kegelisahan ini dengan gamblang: keputusan mengenai siapa yang mengelola koperasi "seharusnya menjadi kewenangan penuh anggota dan pengurus koperasi, bukan ditentukan dari luar atau eksternal."
c. Beban kerja tanpa imbalan, dan tanpa kejelasan
Pengurus di berbagai daerah mengeluhkan bahwa mereka bekerja sukarela tanpa honorarium. Biaya rapat, transportasi, dan operasional ditanggung sendiri. Sementara itu, regulasi terus berubah, dan rencana penempatan manajer dari pusat membuat posisi pengurus "menggantung".
d. Data lapangan yang tidak bisa dibantah
Data Celios 2025 dan temuan lapangan dari Mandailing Natal menunjukkan bahwa masalah utama koperasi desa bukan kekurangan modal, melainkan kualitas SDM dan ketiadaan tata kelola yang sehat. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan menambah program baru atau memperbesar struktur.
Kesimpulan bagian ini: Membangun struktur raksasa di atas fondasi tata kelola yang retak adalah resep kegagalan. Model hybrid besar, dalam bentuknya yang sekarang, lebih berpotensi menjadi beban baru daripada solusi.
3. Mengapa Kelompok Kecil Lebih Logis
Jika model besar bermasalah pada tata kelola, maka jawabannya bukan menambah regulasi, melainkan memperkecil unit dasar. Di sinilah argumen untuk kelompok usaha bersama 10–20 orang menemukan pijakannya.
a. Biaya transaksi rendah, kepercayaan tinggi
Dalam teori biaya transaksi, semakin besar organisasi, semakin tinggi biaya koordinasi, pengawasan, dan penegakan kesepakatan. Kelompok 10–20 orang menghindari sebagian besar masalah ini: semua saling kenal, reputasi personal menjadi jaminan sosial, keputusan bisa diambil cepat, dan rasa memiliki jauh lebih kuat.
Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi 2009, membuktikan melalui Governing the Commons bahwa kelompok kecil dengan aturan jelas dan pengawasan bersama justru lebih efektif mengelola sumber daya bersama daripada negara atau pasar.
b. Ada bukti empiris lintas benua
Model Self-Help Groups (SHG) di India—10–20 orang, satu aktivitas ekonomi, modal dari tabungan bersama—telah mengangkat jutaan rumah tangga keluar dari kemiskinan. India kini memiliki lebih dari 80 juta perempuan yang tergabung dalam SHG.
BRAC di Bangladesh mempelajari 239 Village Organizations dan menemukan bahwa VO yang memiliki kelompok-kelompok kecil di dalamnya memiliki kinerja lebih baik daripada yang tidak. Kelompok kecil bukan sekadar tambahan—mereka adalah mesin yang membuat organisasi besar tetap hidup.
c. Fokus satu jenis usaha = spesialisasi
Kelompok kecil yang fokus pada satu jenis usaha—produksi keripik, budidaya maggot, jasa jahit, atau distribusi sembako—memiliki kurva pembelajaran lebih cepat, kualitas lebih terkontrol, dan tidak ada konflik prioritas antar-unit usaha. Ini adalah logika cluster industri yang dikemukakan Michael Porter: kumpulan usaha kecil yang fokus justru lebih kompetitif daripada satu usaha besar yang mengerjakan semuanya.
4. Tetapi Kelompok Kecil Juga Punya Kelemahan
Objektivitas menuntut kita mengakui sisi lain. Kelompok kecil bukan panacea.
- Rentan mati karena pendampingan lemah. Program KUBE di Indonesia adalah contohnya. Banyak yang gagal bukan karena konsepnya salah, tetapi karena monitoring dan pendampingan berhenti setelah proyek selesai.
- Sulit mengakses pasar dan modal formal. Satu kelompok kecil tidak akan mampu menembus ritel modern atau mendapatkan pembiayaan bank tanpa struktur yang lebih besar.
- Rentan konflik internal. Ketika tidak ada aturan main yang jelas, kelompok kecil bisa pecah karena ketidakpercayaan atau elite capture.
- Pasar bisa jenuh. Jika terlalu banyak kelompok memproduksi barang yang sama di satu wilayah, harga jatuh dan semua merugi.
Mengabaikan kelemahan-kelemahan ini akan membuat argumen kita tidak jujur. Kelompok kecil adalah fondasi yang sehat, tetapi ia tidak bisa berdiri sendiri.
5. Sintesis: Arsitektur Bertingkat
Jika kita menggabungkan semua temuan—kelebihan dan kelemahan masing-masing model—maka kesimpulan yang paling logis bukanlah "model A lebih baik dari model B". Kesimpulannya adalah sebuah arsitektur bertingkat yang mengalokasikan fungsi pada tingkat yang tepat.
Kelompok Usaha Kecil (10–20 orang)
Unit paling sehat dan realistis untuk memulai. Satu jenis usaha, kontrol penuh oleh anggota, kepercayaan dan akuntabilitas dibangun dari bawah. Di sinilah member control benar-benar bekerja.
Federasi Antar-Kelompok
Untuk mengatasi keterbatasan skala, kelompok-kelompok kecil berfederasi. Federasi menangani fungsi yang tidak bisa dilakukan satu kelompok: pemasaran, distribusi, pengemasan, branding, dan akses pembiayaan. Prinsipnya: small at the base, big at the top.
Pemerintah sebagai Fasilitator Eksternal
Pemerintah menyediakan pelatihan, pendampingan berkualitas, dan—yang paling penting—akses pasar melalui kebijakan pengadaan publik. Pemerintah tidak masuk ke dalam struktur kelompok atau federasi. Ia adalah enabler, bukan controller.
Perhatikan bahwa dalam arsitektur ini, tidak ada satu entitas raksasa yang harus dikendalikan dari atas. Yang ada adalah banyak unit kecil yang sehat, dihubungkan oleh federasi yang mereka dirikan sendiri, dan didukung oleh pemerintah yang menjaga jarak yang tepat.
Perbandingan ringkas
| Aspek | Koperasi Raksasa Terkendali Birokrasi | Kelompok Kecil + Federasi |
|---|---|---|
| Legitimasi pengurus | Ditunjuk, bukan dipilih | Dipilih dari dan oleh anggota |
| Akuntabilitas | Kabur—kepada pemerintah atau anggota? | Jelas—kepada anggota langsung |
| Biaya transaksi | Tinggi (koordinasi ratusan orang) | Rendah di basis, terkonsentrasi di federasi |
| Rasa memiliki | Lemah ("proyek pemerintah") | Kuat ("usaha kita") |
| Ketahanan | Rapuh jika pejabat ganti | Tahan karena berbasis komunitas |
| Skala | Besar tapi tidak efisien | Kecil di basis, besar di puncak |
6. Peran CWB dan BRAC dalam Arsitektur Ini
Perlu ditegaskan: dalam arsitektur bertingkat ini, Community Wealth Building dan model graduasi BRAC tetap relevan—tetapi sebagai kebijakan eksternal, bukan sebagai struktur internal.
CWB berfungsi sebagai jaminan permintaan: kebijakan pengadaan publik yang mewajibkan instansi pemerintah membeli produk dari kelompok-kelompok lokal. Ini menciptakan pasar yang stabil tanpa perlu pemerintah masuk ke dalam struktur kelompok.
Model graduasi BRAC berfungsi sebagai jalur transisi: penerima bansos dibekali aset produktif, pelatihan, dan pendampingan—lalu diserahkan ke kelompok usaha kecil sebagai anggota baru. Bansos menjadi jembatan, bukan tujuan akhir.
Keduanya adalah lingkungan yang memungkinkan, bukan bagian dari struktur internal.
7. Mengapa Ini Penting
Kegelisahan terhadap model besar bukanlah sikap anti-pemerintah atau anti-program. Ia adalah kejujuran intelektual untuk mengakui bahwa masalah desa dan kelurahan tidak akan selesai dengan menambah program atau memperbesar struktur.
Selama dua dekade terakhir, Indonesia sudah mencoba berbagai model besar: KUD, BUMDes tunggal, dan sekarang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pola kegagalannya mirip: tata kelola yang buruk, legitimasi yang lemah, dan ketergantungan pada birokrasi.
Jika kita terus membangun struktur besar di atas fondasi yang retak, kita hanya akan menghasilkan struktur besar yang retak.
Sebaliknya, jika kita mulai dari unit terkecil yang sehat—kelompok 10–20 orang yang dikendalikan anggotanya—kita membangun fondasi yang benar-benar kokoh. Federasi dan dukungan pemerintah kemudian menjadi lapisan yang memperkuat, bukan menggantikan.
Kesimpulan Akhir
Setelah menimbang semua sisi—teori, bukti empiris, dan realitas lapangan—inilah kesimpulan yang paling objektif dan logis:
- Model hybrid besar tidak salah secara konsep, tetapi rapuh secara implementasi. Cacat tata kelola pada KKMP—pengurus ditunjuk, pengawas ex officio, tanggung jawab tanpa kewenangan—membuat struktur ini berisiko menjadi beban baru, bukan solusi.
- Kelompok usaha kecil (10–20 orang) adalah unit dasar yang paling sehat. Ia selaras dengan teori Ostrom, terbukti empiris melalui SHG India dan BRAC Bangladesh, dan menghindari cacat legitimasi yang ada pada model besar.
- Kelompok kecil tetap butuh federasi untuk mengatasi keterbatasan skala, akses pasar, dan pembiayaan. Federasi harus didirikan oleh kelompok-kelompok itu sendiri, bukan oleh pemerintah.
- Pemerintah berperan sebagai fasilitator eksternal—menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses pasar melalui kebijakan pengadaan publik—bukan sebagai pengendali internal.
- Urutan pembangunan menentukan keberhasilan. Bangun dari bawah (kelompok kecil), bukan dari atas (koperasi raksasa). Inilah perbedaan antara fondasi yang kokoh dan menara yang rapuh.
Gagasan awal tentang solusi hybrid tidak perlu dibuang. Ia perlu diurutkan ulang. Dan urutan yang benar dimulai dari unit terkecil yang bisa dipercaya: sekelompok kecil warga yang mengelola usaha mereka sendiri, dengan aturan mereka sendiri, dan dengan pemimpin yang mereka pilih sendiri.
Komentar
Posting Komentar